Sejak 2003 Tak Ada Sepersen Pun Uang Ludjianto Taslim Keluar, Pengacara Yakin Kliennya Bebas

LiputanToday.Com (BATAM) – Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, Kamis (28/11) pagi. Sidang yang digelar ruang Mudjono itu beragendakan “Duplik” atau jawaban/tanggapan atas replik JPU sebelumnya.

Pengacara Tahir Abdul Kodir Batubara SH dari kantor Law Firm Supriyadi & Associates, membacakan duplik setebal delapan halaman. Abdul menolak segala bentuk atau isi dari Replik jaksa penuntut umum. Ia mengatakan, tetap pada pledoi pledoi terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan sebelumnya.

“Kami menolak segala bentuk atau isi apa pun dalam Replik saudara JPU. Kami berpendapat bahwa, perkara aquo klien kami tidak benar seluruh yang dituduhkan. Kami minta majelis hakim yang mulia atas pertimbangan klien kami yang tidak bersalah sesuai dakwaan JPU, membebaskan dari segala tuntutan,” ujar pengacara asal Jakarta itu.

Lanjutnya, bukan tanpa alasan ia berkeyakinan kliennya bebas demi hukum. Salah satu alasan adalah, dugaan ketidakkonsi Ludjianto Taslim sebagai saksi korban. Sejak persidangan hingga Duplik dibacakan tidak pernah menghadiri persidangan. “Tidak gantelman. Jadi segala dakwaan dan tuntutan yang diarahkan kepada klien kami menurut hemat hukum kami, adalah keliru dan tidak berdasar,” tambah Abdul Kodir.

Selain itu, saham PT. Taindo Citratama yang menjadi objek perkara merupakan 100 persen milik Tahir Ferdian. Abduo Kodir menerangkan, pada tahun 2002 silam, Ludjianto Taslim datang kepada kliennya Tahir. Bertujuan meminta bantuan menebus aset PT. Taindo Citratama di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp9 miliar.

“Sejumlah uang itu, sebesar Rp. 1,2 miliar untuk perbaikan gedung, dan Rp. 7,5 miliar untuk modal kerja. Semua uang ini dikeluarkan oleh klien kami atas permintaan Ludjianto Taslim. Nah, pada saat itu klien kami Tahir menyanggupi membayar semua ini. Dengan catatan sebesar saham 50 persen diberikan kepada klien kami. Dan kedua belah pihak sepakat untuk itu,” katanya.

Namun, sejak 2002 sampai dengan 2016 menurut penuturan Abdul Kodir katanya, Ludjianto Taslim tidak pernah mengurus perusahaan yang bergerak di bidang pabrik plastik itu.

Masih dengan penjelasan Abdul Kodir. Katanya, setelah kedua berpartner, Ludjianto Taslim datang kepada kliennya Tahir Ferdian. Dengan tujuan meminjam uang sebesar sekitar Rp. 1 Milar. Saat itu, Tahir menyanggupi. Dengan kesepakatan, peminjaman uang senilai tersebut Ludjianto Taslim menggadaikan saham miliknya sebesar 50 persen.

“Dan pada perjanjian, apabila tidak dibayar maka saham 50 persen milik klien kami. Nah jika dihitung, saham klien kami 50 persen ditambah saham yang digadaikan menjadi milik klien kami sebesar 50 persen, total 100 persen. Dan saham 100 persen ini sudah menjadi milik klien kami. Lalu pertanyaannya, jika klien kami mengurus seluruh aset, memperbaiki, memindahkan apakah salah? Tentu tidak. Nah, sejak 2003 Tak Ada Sepersen Pun Uang Ludjianto Taslim Keluar,” urai Abdul kodir lagi.

Seperti diketahui, perkara tersebut bergulir terkait aset PT. Taindo Citratama. Tahir sebagai Komisaris dan Ludjianto Taslim sebagai Direktur sebelumnya dan sama sama memiliki aset senilai 50 persen atas PT. Taindo Citratama tersebut.

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik yang terletak di Sekupang sudah ada belasan tahun. Hanya saja, menurut keterangan di persidangan tak jalan. Sekitar tahun 2016 terjadi selisih paham antara kedua nya. Dan bergulir sampai ke pengadilan perkaranya. Pada sidang-sidang sebelumnya, Tahir membantah semua dakwaan yang dialamatkan.

Tahir mengatakan, tidak pernah menjual mesin seperti yang didakwakan. Ia aminkan mesin itu sudah berpindah dari lokasi Sekupang ke Bukti Senyum. Hanya saja bukan untuk dijual. Melainkan untuk diperbaiki. Dan hal ini juga dibenarkan saksi Willian yang disebut-disebut sebagai calon pembeli.

“Mesin itu ada yang sampai 30 tahun lebih. Mau diperbaiki. Dan bukan untuk dijual. Itu tidak benar semua yang dituduhkan,” ujar Tahir.

Sidang yang digelar di ruang persidangan Mudjono itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi Anggota Mejelis Abdul Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren. Dan dihadiri perwakilan JPU Karya So Immanuel Gort Baeha.

Isi Pledoi sebelumnya

Permintaan pertama, menyatakan Terdakwa Tahlr Ferdian alias Lim Chong Peng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Kedua Membebaskan Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Pang dari segala Dakwaan Jaksa Penunlut Umum;

Ketiga Melepaskan Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dari segala Tuntutan hukum; Keempat Menyalakan membebaskan Terdakwa Tahir Ferdian Chong Peng dari segala bentuk penahanan segera setelah putusan ini diucapkan; kelima Menyatakan memulihkan harkat dan martabat terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dalam keadaan semula;

“Keenam Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan semua barang bukti dan alat bukti yang disita oleh Sdr. Jaksa Fenuntut Umum kepada yang berhak dan darimana benda itudisita dan ketujuh Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara,” paparnya.(Red/Navi/Lw).

Pengacara Tahir Tanggapi Replik JPU, Begini Isinya

LiputanToday.Com (BATAM) – Usai dibacakan pledoi atau nota pembelaan pekan lalu pada sidang Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, kini giliran Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan replik. Replik setebal 41 halaman itu dibacakan oleh JPU Rosmalina Sembiring Senin (25/11) pagi di Pengadilan Negeri Batam. Secara garis besar, isi replik JPU menolak beberapa bagian pledoi yang dibacakan pengacara Tahir, Supriyadi SHI, MH dan Abdul Kodir Batubara SH sebelumnya.

Rosmalina mengemukakan, salah satu isi pledoi adalah tentang keabsahan kesaksian saksi korban Ludjianto Taslim. Meski tidak hadir dalam persidangan, namun telah dibacakan kesaksiannya. Dan hal ini menurut JPU sah menurut hukum. Selain itu, JPU mengemukakan alasan, sudah secara sah dan patut memanggil Ludjianto Taslim yang sedang berada di Amerika Serikat. “Tapi Ludjianto Taslim sedang sakit,” katanya.

Sementara itu, Pengacara Supriyadi melalui Abdul Kodir Batubara mematahkan seluruhnya alasan JPU sebagaimana diuraikan dalam replik. Abdul mengemukakan, salah satu alasan JPU mengatakan pembacaan kesaksian saksi korban Ludjianto Taslim adalah sah. Namun menurut Abdul, kesaksian tersebut hanyalah bukti surat. Tidak sebagai kesaksian mutlak yang datang dari Ludjianto Taslim.

“Jadi menurut kami ada lompatan logika dari JPU. Bahwa saat BAP di Polisi saksi korban Ludjianto Taslim telah disumpah adalah benar, Tetapi tidak serta merta BAP itu menjadi sah hanya dibacakan semata di depan persidangan. Kalau kita tarik berdasarkan pasal 184 KUHAP jelas runutan pemeriksaan ini. Pada prinsipnya, kami menolak segala replik itu,” tegas Abdul Kodir Batubara usai persidangan.

Selain itu kata Abdul, pada pledoi pekan lalu, telah diuraikan bantahan-bantahan tuntutan JPU terhadap kliennya. Meski begitu, Abdul Kodir menghormati isi replik JPU. Hanya saja, ia yakin pledoi yang telah dibacakan di muka persidangan, mengisyaratkan Tahir Ferdian terbebas dari jeratan hukum.

“Kami yakin bebas, Karena alasan dan bukti kami jelas pada pledoi. Kami berharap, Yang Mulia Majelis Hakim bisa melihat secara objektif fakta persidangan. Lagi pula, penjualan aset yang dituduhkan tidak benar. Itu hanya perbaikan semata pada mesin itu, karena ada renovasi. Jadi secara komperehensif kami sudah sampaikan pada pledoi,” tambah Abdul Kodir.

Ia mengatakan, bersama timnya dari Kantor Law Firm Supriyadi dan Associates terhadap replik JPU, akan ditanggapi dalam duplik Kamis (28/11/2019) ini. Sidang yang digelar di ruang persidangan Mudjono itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi Anggota Mejelis Abdul Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren.

Seperti diketahui, perkara tersebut bergulir terkait aset PT. Taindo Citratama. Tahir sebagai Komisaris dan Ludjianto Taslim sebagai Direktur sebelumnya dan sama sama memiliki aset senilai 50 persen atas PT. Taindo Citratama tersebut.

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik yang terletak di Sekupang sudah ada belasan tahun. Hanya saja, menurut keterangan di persidangan tak jalan. Sekitar tahun 2016 terjadi selisih paham antara kedua nya, Dan bergulir sampai ke pengadilan perkaranya. Pada sidang-sidang sebelumnya, Tahir membantah semua dakwaan yang dialamatkan.

Tahir mengatakan, tidak pernah menjual mesin seperti yang didakwakan. Ia aminkan mesin itu sudah berpindah dari lokasi Sekupang ke Bukti Senyum. Hanya saja bukan untuk dijual. Melainkan untuk diperbaiki, Dan hal ini juga dibenarkan saksi Willian yang disebut-disebut sebagai calon pembeli.

“Mesin itu ada yang sampai 30 tahun lebih. Mau diperbaiki, Dan bukan untuk dijual. Itu tidak benar semua yang dituduhkan,” ujar Tahir. (Red/Navi/Lw).

Sidang Tahir, Pengacara Sangat Yakin Kliennya Tak Bersalah dan Segera Bebas

LiputanToday.Com (BATAM) – Pengacara terdakwa Tahir Ferdian, Supriyadi SH MH dan Abdul Kodir Batubara SH terlibat debat panas dengan jaksa penuntut umum (JPU) Sukamto, Selasa (12/11). Debat itu terjadi, pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Batam pemeriksaan terdakwa Ferdian.

Semula, dakwaan uang Rp 200 juta dari Willian kepada Tahir ada buktinya versi JPU. “Kan ada buktinya soal transfer uang itu,” tanya Sukamto.

“Yang mulia, saya minta saudara JPU jangan alihkan ke sana. Sebab, pertanyaan ini sudah ditanya dan dijawab sendiri oleh Willian dan pihak bank BCA yang kita datangkan pada sebelumnya,” sela Supriyadi.

“Bahwa uang Rp 200 juta tak ada sangkut pautnya dengan jaul-beli aset. Arus uang bagi pengusaha soal biasa, Klien kami dengan Willian adalah partner bisnis. Jadi wajar, dan pak Willian sendiri ngaku tak ada ia beli aset sesuai dakwaan JPU. Sekarang kok diarahkan ke sana,” tambahnya.

Melihat proses sidang yang kian hangat suasananya, Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu, dua anggota Majelis hakim Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren juga mengambil alih pertanyaan.

“Iya, saudara JPU yang sudah ditanya kemaren jangan ditanya lagi. Dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Bagi penasihat hukum terdakwa yang mana bagian tidak cocok menurut saudara penasihat hukum silakan sampaikan pada pledoi nanti,” kata Dwi.

Pada pemeriksaan itu,Tahir kembali membantah, dakwaan dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan Aset PT Taindo Citratama. Ia mengatakan, aset seperti pada dakwaan, tidak pernah dijual kepada Willian. Ia bercerita, dia dan Willian adalah partner bisnis yang sudah berlangsung lama. Dakwaan yang mengatakan, ada bukti transfer Rp 200 juta dari rekening Willian kepada Tahir, adalah soal biasa dalam dunia bisnis.

“Tidak ada saya jual aset seperti yang dituduhkan. Yang ada, saya hanya memindahkan barang dari gudang Sekupang ke gedung milik Willian di Bukit Senyum. Bukan dijual tapi diperbaiki karena ada mekanik yang mau kerjain, Mesin itu sudah tua sebagian. Uang Rp200 juta itu adalah tak ada kaitannya pada jual-beli barang yang dimaksud dalam dakwaan ini. Bahkan mesin baru milik PT Taindo Citratama saya beli pakai uang saya 100 persen,” keterangan Tahir dalam persidangan.

Setelah debat panas itu berlangsung, tiba giliran pemeriksaan saksi ahli. Yang sebelumnya telah disumpah menurut keyakinan keduanya. Pertama diperiksa, Henni Wijayanti, SH, MH Ahli Hukum Perseroan. Dalam paparannya, seorang Komisaris dalam sebuah perusahaan bisa mengurus perusahaan itu. Sepanjang, Direktur atau direksi tidak dapat berjalan.

“Karena komisaris sifatnya mengawasi. Nah, jika saja yang diawasi tidak berbuat apa-apa tentu dapat dibolehkan komisaris melakukan tindakan. Jadi begini, logika sederhana, komisaris mempunyai saham dalam suatu perusahaan. Ketika ia ketahui adanya ketidakberesan direksi berhak ia melakukan pengawasan tak terkecuali terhadap seluruh aset,” ujar Henni.

Sementara Chairul Huda menceritakan keahliannya soal pidana. Ia mengatakan, lazimnya, perkara perdata dan pidana harus dipisahkan. Ia memisalkan soal Perebutan sebuah lahan X. Misalkan si A dan si B sama-sama mengaku memiliki lahan X. Kemudian, suatu hari, A masuk ke pekarangan lahan X apakah harus dipidana? Tentu tidak kata dia.

Pasal 167 KUHP yang berbunyi, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Pasal 167 KUHP ini sebagai contoh. Sama sama memiliki alasan. Nah, ini tidak masuk dalam ranah pidana. Berdasarkan hukum, harus diselesaikan keperdataan dulu. Bahwa ada laporan pidana soal pasal 167 ini nanti, Jadi yang pertama dilakukan adalah diselesaikan secara perdata. Tak boleh asal pidana begitu saja. Ada aturan yang mengikat,” ujarnya.

Kendati, Supriyadi mengatakan kembali, percontohan pasal 167 KUHP yang diutarakan ahli sama persis dengan perkara kliennya. Ia mengatakan, sesuai hukum, seyogyanya Ludjianto Taslim sebagai pelapor dalam perkara aquo, harus menyelesaikan secara keperdataan. “Buktinya tak ada. Bahkan Ludjianto Taslim tak gentelman karena sampai saat ini tidak pernah datang ke persidangan. Kami yakin, klien kami tak melakukan pidana. Dan bebas demi hukum, catat itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, perkara ini soal aset PT. Taindo Citratama. Laporan sudah masuk sejak 2016 silam. Aset PT. Taindo Citratama telah digaris polisi yang berada di Bukit Senyum Batam. Sidang dengan nomor perkara 731/Pid.B/2019/PN Btm JPU mendakwa pasal 374 jo 372 KUHP. Dan sidang akan dilanjutkan Kamis lusa. (Red/Nav/Tim).

Tahir Bakal Segera Bebas dari Dakwaan JPU, Pengacara Mentahkan Dua Ahli yang Dihadirkan JPU

LiputanToday.Com (BATAM) – Sidang terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng kembali digelar Senin (28/10) pagi, Dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kepri dan Kejaksaan Negeri Batam.

Ada dua ahli yang hadirkan JPU. DR Syarifudin SH MH ahli pidana dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Sumatera Selatan, dan DR Eli Satris Gultom SH MH ahli Perdata dari Universitas Pandjajaran (Unpad) Bandung. Sementara sidang yang digelar di ruang Mudjono dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu, yang didampingi Yona Lamerosa Ketaren dan Taufik Abdul Halim Nainggolan.

Kedua ahli tersebut ditanyakan seputar kehaliannya masing-masing. Terlebih dahulu dimintai keterangan Ahli Eli Satris Gultom. Eli ditanyakan JPU Samsul Sitinjak, Rosmalina Sembiring, dan satu JPU dari Kajati Kepri. Eli ditanyai seputar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Alih-alih, ahli tersebut memberikan kesaksian. Ia menguraikan kehaliannya soal pasal 7 ayat 1 UU tersebut. Selain itu, pasal 102, pasal 118 ayat 1 dan 2. Kemudian pasal 107 ayat C, pasal 99, pasal 115, dan pasal 114.

Usai dijelaskan soal ini, antara Pengacara Tahir Supriyadi SH MH, Abdul Kodir Batubara SH dan ahli Eli sempat berdebat panjang. Supriyadi menegaskan pertanyaan seputar kewenangan seorang jabatan komisaris dalam sebuah perseroan. “Menurut ahli, apakah jika perusahaan lama tidak berjalan dan direksi seperti direktur utama, direktur apakah berhak seorang komisaris menjalankan fungsi usaha? Seperti mengurus aset, ingin melakukan perbaikan mesin aset. Coba jelaskan saudara ahli,” tanya pengacara kondang asal Jakarta itu.

Eli menjawab, bisa saja dilakukan oleh seorang komisaris sepanjang tidak memiliki aset yang dimaksud. “Jadi begini, dalam perseroan tidak mengenal jumlah saham. Misalkan seorang direktur utama sahamnya dominan bahkan direktur sahamnya nol sekali pun. Dalam UU perseroan, direktur utama dan direktur adalah direksi. yang bertanggungjawab menjalankan perusahaan,” jawab Eli.

Dalam suasana tanya jawab ini sempat riuh. Pasalnya, setiap menjelaskan, ahli Eli selalu membaca buku. Sementara menurut pengacara Supriyadi hal membaca buku juga bisa dilakukan anak sekolah. Hal itu ia katakan, karena kliennya sempat tersudutkan karena jabatan seorang komisaris di PT. Taindo Citratama yang menjadi objek perkara saat ini.

“Saudara ahli dengar dulu saya. Jangan baca buku saja, Anak sekolah pun bisa baca buku. Tadi saudara bilang, kalau menurut ahli komisari berhak melakukan perawatan aset perusahaan. Itu bagaimana?,”

“Iya bisa dilakukan. Sepanjang tidak menguasai aset perusahaan yang dimaksud. Karena sifatnya, jabatan komisaris hanya pengawasan. Jadi melakukan pengurusan aset bisa,” jawab ahli Eli.

Suasana sidang saat itu hidup. Bak di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di Televisi. Pasalnya, saling serang argument tak terelakan. Alih-alih, Supriyadi tak mau kalah. Ia mempertajam soal, Pasal 108 ayat (1) yang menyebut Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. “Kalau misalnya klien kami melakukan pengurusan bukan menjual berarti tidak melanggar?,” tanya Supriyadi kembali.

“Iya bisa. Sangat bisa sesuai pasal 108 itu,” jawab Ahli. “Berarti klien kami tidak bersalah melakukan perbaikan mesin dan aset lainnya?,” sela Supriyadi. “Ya, sepanjang pasal yang dimaksud,” jawab Ahli Eli.

Kendati, Supriyadi menegaskan di muka persidangan, bahwa kliennya sesuai keahlian Eli, kliennya tidak bersalah ketika melakukan pengurusan aset perusahaan PT. Taindo Citratama yang menjadi objek perkara. ”Kalau begini, dakwaan yang mengarah kepada klien kami pasal 373 dan 372 KUHP kabur. Klien kami dan kami optimis bebas demi hukum,” kata Supriyadi.

Pemeriksaan Ahli Pidana.

Giliran pemeriksaan DR Syarifudin SH MH ahli pidana dari Universitas. (Tim/Nv/L).

Pengacara Tahir Ragu Keaslian Surat Sakit Saksi Korban Ludijanto Taslim

LiputanToday.Com (BATAM) – Pengacara terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, Supriyadi, SH, MH mempertanyakan alasan ketidakhadiran saksi korban Ludijanto Taslim. Sebab, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam sudah delapan kali persidangan tak pernah hadir.

Menurut Supriyadi, seharusnya sidang tersebut sesuai pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

“Runutannya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah sekarang sudah masuk ke keterangan ahli, Tapi saksi korban tak pernah nongol. Ini lompatan logika menurut kami,” ujar Supriyadi di hadapan persidangan Senin (28/10) siang.

Kemudian, oleh JPU Samsul Sitinjak, Rosmalina Sembiring, dan satu JPU dari Kajati Kepri mengatakan, saat ini saksi korban Ludijanto Taslim masih berada di negeri Paman Sam, Amerika Serikat berobat karena sakit.

“Jadi majelis, Pasal 162 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Jadi kami rasa begitu,” ujar JPU itu.

Kemudian, Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu yang didampingi Yona Lamerosa Ketaren dan Taufik Abdul Halim Nainggolan menyela perkataan JPU. Katanya, memang sesuai KUHAP runutan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. “Tapi karena kemaren itu kita sepakat melahirkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan makanya kita lanjutkan. Tapi jangan juga tak dihadirkan. Alasannya apa,” tanya Dwi Nuramanu.

Dwi Nuramanu memerintahkan, agar JPU dapat menghadirkan saksi Ludijanto Taslim pada sidang Selasa 5 November 2019 mendatang. Pantauan, saat JPU memberikan salinan surat kepada hakim soal penguatan ketidakhadiran Ludijanto Taslim, terjadi perdebatan. Antara JPU, hakim, dan pengacara terdakwa. Sebab, semua surat yang diberikan JPU kepada hakim merupakan hasil scan format Pdf.

“Ini kok tak ada stempelnya ini? Kalau sakit riwayat sakit karena apa? Apakah tak bisa berjalan atau tidak, Kalau surat itu berbahasa asing harus diterjemahkan oleh orang yang bersertfikat dan di bawah sumpah, KUHAP tak mengenal bahasa asing selain Bahasa Indonesia. Semua surat ini harus asli,” tegas Dwi.

JPU mengakui, jika surat itu dikirim dari Amerika Serikat oleh Ludijanto Taslim via email, Dan dalam format PDf. Sehingga sesampai pesan itu pada keluarga Ludijanto Taslim di Indonesia, lalu diprint dikasih ke JPU. “Iya yang mulia, sementara itu hasil scan,” ujar JPU.

Menolak Tegas, Supriyadi menolak tegas alasan yang dikemukakan JPU seputar Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Ia mengatakan, ketika hanya dibacakan hanya sebagai bukti surat. Tidak memiliki kekuatan sebagai kesaksian sebagai korban.

Selain itu, Supriyadi juga masih ragu dengan surat yang ajukan korban Ludijanto Taslim. Ia masih meragukan kebenarannya. Untuk itu, Supriyadi bakal menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjelaskan soal surat yang berlaku di dunia kesehatan.

“Kami minta JPU semua surat itu harus diketahui IDI. Jika tak bisa, kami yang akan gandeng IDI. Biar jelas semua ini. Surat itu juga tak ada stempel. Sakitnya apa, kapan sakitnya semua kita tak tahu. Kami minta juga, jika benar berada di Amerika atau di luar kami minta bukti tiket. Jadi biar jelas,” pinta Supriyadi.

Terlepas dari pada itu, Supriyadi menduga, Ludijanto Taslim justru tak bisa hadir karena sesuatu. Sebab kata dia, laporan yang ia sampaikan hingga kliennya duduk di kursi persidangan belum satu pun terbukti untuk sementara ini. “Patut kami duga tak datang karena ada rekayasa kepada klien kami. Maka dengan itu, kami minta agar dihadirkan. Jika tak hadir, klien kami bebas demi hukum. Hadir pun, tetap kami optimis klien kami bebas. Insya Allah,” harap Supriyadi.

Sekedar diketahui, sidang terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng kembali digelar Senin (28/10) pagi. Dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kepri dan Kejaksaan Negeri Batam.

Ada dua ahli yang hadirkan JPU. DR Syarifudin SH MH ahli pidana dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Sumatera Selatan, dan DR Eli Satris Gultom SH MH ahli Perdata dari Universitas Pandjajaran (Unpad) Bandung. Sementara sidang yang digelar di ruang Mudjono dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Yang didampingi Yona Lamerosa Ketaren dan Taufik Abdul Halim Nainggolan.

Sebelumnya, Tahir terdakwa atas dugaan penggelapan dalam jabatan. Ia dilaporkan oleh rekan bisnisnya Ludijanto Taslim. Dituduhkan, Tahir telah menjual aset PT. Taindo Citratama milik berdua. Namun ini, dibantah habis oleh Supriyadi sebagai pengacara. Dan dalam fakta persidangan sementara sampai keterangan ahli menurut pengacara, dakwaan JPU masih kabur. Dan sampai saat ini, pelapor alias saksi korban Ludijanto Taslim tidak pernah menghadiri sidang. Dikabarkan sedang sakit dan masih di Amerika Serikat.(Tim/Nv).

Pengacara Terdakwa Tahir Ungkap Fakta Baru Kepemilikan Saham PT. Taindo

LiputanToday.Com (Batam) – Pengacara terdakwa Tahir Ferdian Alias Lim Chong Peng, Supriyadi, SH, MH. membeberkan fakta baru. atas dakwaan yang dialamatkan kepada kliennya. Ia menjelaskan, PT. Taindo Citratama ini sejak 2003 lalu sudah mati akta kepengurusannya, alias fakum. dan baru dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2016 lalu.

Pasal 78 Undang-undang ini kata Supriyadi, huruf (1) menyebut RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setela tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

“Artinya, jika mengikuti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini tidak pernah ada RUPS selain 2016 itu. Itu pan ada, karena ada kuasa jual yang diberikan klien kami kepada Ludijanto Taslim sebagai saksi atau pelapor dalam perkara ini,” jelas Supriyadi.

Masih dengan Supriyadi. Katanya, Saham 100 persen PT. Taindo Citratama adalah milik Tahir. Bukan tanpa alasan. Supriyadi merincikan, selain rekan bisnis, antara kliennya dengan Ludijanto Taslim pelapor dalam perkara ini memiliki hubungan lain yakni hutang piutang. Yakni, Ludijanto Taslim memiliki hutang kepada Tahir.

“Sebenarnya, saham Perusahan itu 100 persen punya pak Tahir. Karena pak Tahir ini rekan pengen mengusahakan supaya jalan lagi perseroan. Ya sudah lah, saya kasih saham itu dipegang. Dalam perjalannya, pelapor meminjam uang pak Tahir. Digadai lagi. Diputar-putar aja gitu lah. Jadi penelaah kasusnya tak rumit. Jelas saham itu milik siapa?” jelas Supriyadi.

Dalam perkara bernomor 731/Pid.B/2019/PN Btm tersebut, kembali disidangkan oleh Pengadilan Negeri Batam Senin (21/10) pagi. Dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi anggota majelis hakim Taufik Nainggolan dan Yona Lamerossa Ketaren. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam dihadiri Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak.

Agenda sidang pemeriksaan saksi yang diajukan oleh JPU. Tiga saksi Senin ini diajukan JPU. Yakni Eko Pratama, Arjuna dan Jamal Purba. Ketiga saksi ini memiliki peran sebagai saksi. Ada yang sebagai Satpam dan Jamal Purba sebagai bengkel permesinan industri. Ketiga saksi ini, dicerca pertanyaan. Baik hakim, JPU dan pengacara terdakwa Supariyadi, yang didamping pengacara rekan Abdul Kodir Batubara SH. Pengacara itu menegaskan pertanyaan kepada ketiga saksi. Dan dalam keterangan saksi menurut Supriyadi tidak relevan atas apa yang didakwakan JPU.

“Menghubungkan dengan dakwaan, yang pertama dibuktikan barang itu punya siapa. Apakah sebagian punya terdakwa atau sebagian punya orang lain atau seluruhnya punya orang lain. Nah kalau yang pada hari ini, tidak ada yang relevansi sesuai dengan dakwaan ini. Karena dakwaan itu perbuatan dia melawan hukum, memilik barang sebagian orang lain atau seluruhnya. Siapa yang punya mesin ini seluruhnya. Yang tadi tidak substansi. Tapi ya kita hargai upaya JPU,” jelas Supriyadi pada awak media. (Red/Tim).

Tahir Sidang di Pengadilan Negeri Batam, Pengacara: Klien Kami Tidak Bersalah

LiputanToday.Com (Batam) – Dugaan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, kembali disidangkan Kamis (17/10) pagi. Komisaris PT. Taindo Citratama ini, didampingi dua pengacara ternama di Jakarta. Yakni Supriyadi SH MH dan Abdul Kodir Batubara SH.

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu, Didampingi anggota majelis hakim Efrida Yanti dan Yona Lamerossa Ketaren. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam dihadiri Rosmarlina Sembiring, Samsul Sitinjak, dan dua jaksa lainnya.

Agenda sidang pemeriksaan saksi. Ada lima saksi yang diajukan oleh JPU yakni Fanny dkk, Tahir duduk sebagai terdakwa atas dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam dakwaan primer pasal 374 KUHP, dan dakwaan alternative pasal 372 KUHP.

Saksi Fanny yang merupakan orang kepercayaan Ludijanto Taslim pertama diperiksa, Ia memberikan kesaksian seputar yang ia ketahui tentang dugaan peristiwa pidana yang diarahkan kepada terdakwa.

Baik hakim, JPU, dan pengacara terdakwa mencerca sejumlah pertanyaan kepada Fanny dkk. Suasana sidang yang semula hening berubah riuh. Itu setelah, pengacara terdakwa Supriyadi mencerca pertanyaan Fanny.

Dalam kesaksian Fanny menurut pengacara ini, terkesan berbelit-belit. Dan ada dugaan design, sehingga tak terkuak fakta yang sebenarnya sebelum peristiwa pidana ini dituduhkan kepada kliennya.

“Jadi saudara saksi, jawab saja iya atau tidak. Kami kan hanya bertanya, kuasa jual asset yang diberikan oleh klien kami kepada Ludijanto Taslim sudah habis masa sekitar sebulan. Ditambah lagi. Tadi bilang ada salah ketik notaris. Itu bagaimana?,” tanya Supriyadi.

“Iya pak, tadi saya sudah menjelaskan, kalau kuasa jual itu sudah ada. Nah, dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) ada perjanjian tegang waktu jual perusahaan. Iya begitu,” jawab saksi Fanny.

Suasana tegang lagi-lagi terjadi dalam sidang. Menurut Supriyadi, saksi Fanny seakan ada hal disembunyikan. Padahal kata Supriyadi, harusnya terbuka saja. Apa lagi kesaksian sudah di bawah sumpang masing-masing sesuai keyakinan yang dianut.

“Jadi saudara saksi, jawab saja iya atau tidak. Jangan terkesan menjawab yang bukan isi pertanyaan penasihat hukum. Jadi lebarnya kemana-mana nanti. Jadi faham yah,” timpal Dwi Nuramanu yang mengambil alih sidang yang sempat tegang.

Usai persidangan, Supriyadi bongkar-bongkaran terkait perkara yang sebenarnya. Katanya, awal mula perkara ini, terkait sejumlah asset PT. Taindo Citratama. Kronilogisnya, pada tahun 2003 lalu, oleh Ludijanto Taslim mengalihkan saham PT. Taindo Citratama sebanyak 50 persen kepada Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng.

Pengalihan saham di hadapan Notaris berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 30 April 2003 yang dibuat oleh Diah Guntari L. Soemarwoto, SH Notaris di Jakarta pada 2003 itu. Berawal dari sini, perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik itu antara pelapor Ludijanto Taslim sebagai direktur dan Tahir sebagai komisaris sama-sama memiliki saham 50 persen atas PT. Taindo Citratama.

Sejak 2003 itu, sampai tahun 2016 perusahaan PT. Taindo Citratama yang bergerak di bidang pabrikasi plastik tidak beroperasi. Sehingga, kedua pemegang saham Ludijanto Taslim sebagai direktur dan Tahir ingin menjual aset perusahaan itu sekitar Juli 2016 lalu.

“Dari sini, keduanya sama-sama mencari pembeli asset perusahaan itu. Ternyata, keduanya baik klien kami (Tahir) maupun Ludijanto Taslim sama mendapat calon pembeli. Pak Tahir ini calon pembeli akan membeli asset perusahaan itu Rp18 miliar. Sedangkan, Ludijanto Taslim dapat calon pembeli mendapat Rp40 miliar. Karena pak Ludijanto Taslim pingin yang mahal, akhirnya calon pembeli dari klien kami pak Tahir distop dulu,” jelas Supriyadi.

Berawal dari sini, keduanya mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 9 September 2016. Sebagaimana juga terkuak dalam keterangan saksi Fanny. Kemudian, terdakwa Tahir memberikan kuasa jual kepada Ludijanto Taslim sampai dengan 15 Oktober 2016. Atau kurang lebih selama satu bulan.

“Kenapa cuman satu bulan, karena dua calon pembeli dari Ludijanto Taslim tidak terealisasi. Nah berangkat dari sini, patut kami duga Ludijanto Taslim hanya alasan doank. Kasih harga tinggi agar tak ada pembeli, Supaya tak balikin uang ini, diundur terus begitulah ceritanya,” beber Supriyadi.

Lanjutnya, yang perlu diingat kata Supriyadi, dua calon pembeli baik dari pihak Tahir dan Ludijanto Taslim sebelum digelarnya RUPS pada 9 September 2016 tersebut. Selanjutnya, tibalah 15 Oktober 2016 batas waktu penjualan. Namun belum juga terjual, Bahkan meski ada penambahan waktu, Karena menurut notaris yang dituju pada nota kesepakatan itu ada salah ketik. Sehingga membutuhkan waktu tambahan sejak 15 Oktober 2016 itu.

“Setelah batas waktu 15 Oktober 2016 dan ditambahkan lagi sekitar satu bulan, Tahir akhirnya kembali calon pembeli awal. Karena tidak setuju, Ludijanto Taslim melapor ke polisi. Hingga terjadi lah sidang ini. Jadi itu runutan perkaranya. Pertanyaanya, dimana letak kesalahan klien kami. Kami tekankan, dari kronologis ini, klien kami tak bersalah,” tegas Supriyadi.

Atas peristiwa dugaan pidana yang diarahkan kepada kliennya, Supriyadi menghormati proses hukum. Supriyadi juga percaya kepada JPU dan Pengadilan Negeri Batam untuk perkara ini. Sebab katanya, sejak awal, ada dugaan design perkara oleh pelapor. Yang seolah-olah kliennya menjual asset perusahaan.

“Klien kami pemilik saham 50 persen perusahaan itu. Lalu, jika misalnya ia sudah kuasakan jual kemudian tidak laku tentu kali-kali bisnis, dari pada fakum perusahaan ini lebih baik dijual kepada calon pembeli pertama. Klien kami yang memiliki saham jika menjualnya, lalu dari mana unsur penggelapan jabatan di sana? Rumusan dan analisa hukum saya tak masuk,” tutupnya. (Ril/LH/Naf).