5. Mendesak BPK dan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit lanjutan terhadap proyek-proyek BOT lainnya di Kota Pekanbaru yang berpotensi bermasalah.
Surat resmi berisi tuntutan ini telah disampaikan langsung ke Wali Kota Pekanbaru sebagai bentuk tekanan agar segera ada tindakan nyata.
Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi dan memastikan tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak atas aset publik.
“Uang miliaran rupiah yang seharusnya menjadi hak masyarakat tidak boleh dibiarkan hilang tanpa kejelasan. Ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi soal integritas dan tanggung jawab terhadap rakyat,” tegas [MUNAWAR], selaku juru bicara FOPAM-RIAU.***(SHI GROUP)
(Tim/Red)
