, ,

Gaji Dibawah 5 Juta akan dapat Subsidi Upah Pekerja 600 Ribu/Bulan, ini Masukkan Dewan Ke Pemerintah

LiputanToday.Com (Bekasi) – Pemerintah berencana akan memberikan Bantuan Sosial berupa Subsidi bagi para Pekerja Swasta (Non ASN) peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang memiliki upah dibawah Rp.5 Juta/Bulan.

Ada pun Besarnya bantuan sebagai berikut, Rp. 600 Ribu/Bulan, Selama 4 bulan, dimulai bulan September 2020. Teknisnya, masih harus menunggu Regulasi dan Juklak Juknis dari Pemerintah (Bisa berupa Peraturan Menteri dan atau Juklak Juknis dari BP Jamsostek), hal tersebut di katakan oleh Nyumarno Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Senin 10/08/2020 saat dihubungi melalu via selularnya.

Dikatakan Nyumarno, hal tersebut merupakan Bentuk upaya Pemerintah membantu sektor Pekerja, dengan memberikan bantuan sosial di tengah Pandemi Covid-19.

“Tak jarang kita temukan fakta di lapangan, banyak pelanggaran dilakukan Pemberi Kerja, dengan memberlakukan “No Work No Pay” atau juga “meliburkan pekerjanya” di masa Pandemi Covid-19 ini, sehingga berdampak pada UPAH Pekerja berkurang,” katanya.

“Bantuan Sosial ini tentu dibutuhkan oleh Para Pekerja, untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anak sekolah, dll di masa pandemi Covid-19 ini. Namun, jangan jadikan bantuan sosial (subsidi pekerja) ini untuk melemahkan isu perjuangan buruh,” harapnya.

Nyumarno juga mengusulkan saran dan mendesak kepada Pemerintah hal-hal sebagai berikut:

1. Pendataan harus sesuai dengan fakta real di lapangan, jangan dijadikan sebagai bentuk eksodus oleh Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan upah (Melaporkan upah pekerja menjadi dibawah 5juta/bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan).

2. Implementasi harus benar-benar mengakomodir seuruh pekerja dengan Upah dibawah 5 juta/bulan, termasuk meskipun upah diatas 5 juta/bulan saat Pelaporan Awal Badan Usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, namun menjadi turun dibawah 5 juta/bulan saat Pandemi Covid-19 ini (dengan sebab apapun).

3. Pekerja Honorer/Non ASN yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan Memilliki Upah di bawah Rp. 5 Juta/Bulan, juga HARUS MASUK SEBAGAI KATEGORI PENERIMA SUBSIDI ini.

4. Penerima Upah dari APBD/APBN sepanjang NON ASN, seperti misalnya PEGAWAI BUMD, PEMERINTAH DESA/KELURAHAN, Staff Desa, BPD, LPM, Karangtaruna, dll sampai kepada RT dan RW yang berpenghasilan dibawah Rp. 5 juta/bulan sepanjang terdaftar kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan, juga harus masuk menjadi Penerima Subsidi ini.

5. Skema Bantuan Sosial (Subsidi Pekerja) juga harus diberikan kepada KORBAN PHK di Tengah Pandemi Covid-19, baik yang sedang dalam proses ataupun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” pungkas Nyumarno. (red).

, ,

Tanggapan Kritis Ketua GMBI Distrik Bekasi “Sikap Ketua DPRD Bekasi Sangat Membingungkan Publik”

LiputanToday.Com (Bekasi) – Sikap ketua DPRD Kabupaten Bekasi mendapat tanggapan kritis dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Kabupaten Bekasi, Jumat (31/07/2020), Lantaran Nunu menilai langkah tarik ulur, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha seharusnya membahas terlebih dahulu sebelum melakukan penandatangan berita acara.

“Sayangnya Ketua dewan harus mempunyai pendirian dalam sikap, Sebagai Kader Partai seharusnya selalu memberikan informasi kepada Partai, agar kami (pengurus partai-red) apabila terjadi kekisruhan kami bisa menyikapi dengan bijak.” ucap Boksu.

Lain halnya pandangan H. Rahmat Gunasin yang akrab disapa Boksu, Selaku Ketua LSM GMBI Distrik, Kabupaten Bekasi, Menilai bahwasanya Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Pimplan.

“Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Saya nilai Sangat Pimplan, Bagaimana tidak surat yang sudah disepakati di KEMENDAGRI saja ingin ditarik Kembali, dengan alasan Kondisi yang Kurang Sehat, Alasan yang tidak masuk akal, bukan” jelas Boksu, Sabtu, (01/08/2020).

Masih menurut Boksu, Bukan saya saja yang menyebut Ketua DPRD Pimplan, Sekelas Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi juga melalui pemberitaan Media Online Menyebut Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Pimplan, Yang jelas-jelas pimpinan partainya. Artinya tidak adanya hubungan harmonis didalam internal partai yang sangat disayangkan, Jika sekelas pimpinan partainya saja diabaikan dan tidak dihargai, sama saja tidak menghargai partainya. keluhnya.

“Saya selaku masyarakat Bekasi menilai sangat miris kalau saja pimpinan lembaga yang notabene sebagai Wakil Rakyat sudah melakukan tindakan dan sikap seperti itu, Bagaimana mau mewakili keinginan masyarakat Bekasi agar Sejahtera Kalau Ketua DPRD nya saja Pimplan, Jangan Kaya Anak-anak Dong,” ungkapnya kesal. (red).

, ,

DPC LKPK Angkat Bicara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tidak Konsistensional

LiputanToday.Com (Bekasi) – Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Bekasi Anwar Soleh yang biasa disapa bang Uban menanggapi kegaduhan yang beredar di masyarakat Bekasi, efek dari pencabutan atau pembatalan tanda tangan yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha. Saat disambangi di kantor LKPK yang berlokasi, Jln. Gatoto Subroto, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sabtu, (01/08/2020).

Dalam pernyataannya Ketua LKPK, “Mestinya Ketua DPRD Aria, tidak menandatangani BA Fasikitasi Kemendagri itu. Dengan tidak menandatangi BA, Artinya dia Mengamankan produk hukum Panlih Pilwabub. Dengan adanya dia tanda tangan, Berarti dia Bunuh diri. makanya kan langsung dicabut/dibatalkan”.

Seperti ada yang dipaksakan dan intervensi “Ada Apa dan Mengapa” jangan buat Masyarakat Bekasi Bingung dengan tata cara dan kerja wakil rakyat yang dinilai Plin Plan, tidak mencerminkan sosok wakil rakyat yang bersikap tegas dan berwibawa. tegas Uban.

Dalam hal ini tidak mungkin kita biarkan, LKPK secepatnya layangkan surat kepada DPP Partai Gerindra dan Majlis Kehormatan Partai, terhadap sikap dan Prilaku Kader Partai dan juga sebagai Ketua DPRD dari Partai Gerindra. Ini semua bertujuan demi menjaga marwah Partai Gerindra. Agar prahara dalam Pilwabup Bekasi segera usai. jelasnya. (Fir/red).

, ,

Ketua DPRD Kab. Bekasi Aria Nugraha Diduga Menyimpang ADRT Partai

LiputanToday.Com (Bekasi) – Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi Nugraha Hamdan yang akrab disapa Nunu kepada media menjelaskan di kediamannya, Jumat (31/07/2020), Saya tidak mengetahui apa pun yang dilakukan oleh Aria bahkan saya tahu infonya dari media.

Ketua Nunu menyampaikan, “Sampai detik ini saya tidak ada telpon atau apa pun itu terkait hal tersebut mungkin saja itu kapasitas beliau (Aria-red) sebagai Ketua DPRD.” terangnya.

Pandangan Ketua Nunu terkait langkah tarik ulur Aria seharusnya membahas sebelum melakukan penandatangan berita acara, sangat di sayangkan saja langkah yang diambil aria, yang seharusnya bertahan dengan pendirian sebagai Ketua Dewan.

Ketua Nunu melanjutkan, “Seyogyanya Ketua Dewan seharusnya mempunyai pendirian dalam sikap, Karena pelaksanaan Pilwabup sudah sesuai dengan Tatib DPRD.”

Lanjutnya, “terakhir seharusnya Aria konsisten untuk tidak menandatangani berita acara tersebut, disisi lain saya memahami mungkin saja disaat itu situasional karena Aria sendiri disana sehingga Aria menandatangani nya.”

“Seharusnya sebagai Kader Partai selalu memberikan informasi kepada partai, Agar kami (Pengurus Partai-red) apabila terjadi ke kisruhan kami bisa menyikapi dengan bijak.” tutup Ketua Nunu. (Red).

, ,

Patroli Cegah Penyebaran Corona, Polsek Cikarang Selatan Bubarkan Kerumunan Massa

LiputanToday.Com (Bekasi) – Jajaran Polsek Cikarang Selatan melakukan patroli skala besar guna membubarkan masyarakat yang masih nongkrong di tengah imbauan social distancing imbas virus Corona, Hal ini juga sebagai penerapan dari maklumat Kapolri.

“Mulai dari kemarin dan tadi malam jam 10 kami laksanakan patroli seluruh jajaran Polsek Cikarang Selatan, untuk menindak lanjuti dan mengimplementasikan dari maklumat Kapolri,” ucap Perwira pengendali AKP Basuni mewakili Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Sukadi, Sabtu (11/04/2020) kemarin malam.

Maklumat itu berisi kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). Tertuang kalimat agar kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum dan di lingkungan sendiri ditiadakan.

Menurut AKP Basuni, patroli yang dilakukan tersebut menyasar di beberapa tempat di tujukan kepada masyarakat umum yang masih melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah persuasif dilakukan polisi untuk membubarkan massa.

“Sasarannya kerumuman massa, masyarakat yang masih melakukan kerumunan massa ditempat umum, seperti di Cikarang Festifal (Cifes), warnet dan pemukiman penduduk, kami imbau agar kembali ke rumah. Jadi sementara yang kami lakukan adalah langkah-langkah persuasif, humanis dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar kembali ke rumah masing-masing,” katanya.

Kegiatan patroli ini akan terus berlangsung selama masa tanggap darurat Corona. Baik siang maupun malam, polisi akan patroli memberi imbauan dan sosialisasi agar warga berada di rumah.

“Selama tanggap darurat ini setiap siang dan malam akan ada patroli skala besar, kami berikan imbauan sampai dengan situasi tanggap darurat selesai, karena ini dalam rangkaian Operasi Aman Nusa 2020,” ucapnya.

AKP Basuni menyatakan polisi akan melakukan tindakan bahkan pidana terhadap mereka yang ‘ngeyel’ dan tetap melakukan aktivitas berkerumun di luar. Ancaman pidana sendiri sesuai Pasal 212 KUHP yang isinya tentang ‘Barang siapa yang tidak mengindahkan petugas yang berwenang yang melaksanakan tugas, bisa dipidana’.

“Langkah awal tetap dengan pendekatan humanis, namun bila artinya dengan langkah itu tetap tidak bisa, maka bisa dilakukan penindakan karena ada dasar hukumnya Pasal 212 (KUHP). Tapi tetap menjadi langkah prioritas itu langkah humanisnya untuk menggugah kesadaran masyarakat,” ujarnya. (Firman).

,

Selama Wabah Corona, Fraksi PKS Bekasi Potong Gaji Selamatkan Masyarakat

LiputanToday.Com (Bekasi) – Fraksi PKS Kabupaten Bekasi sepakat menyisihkan gajinya setiap bulan untuk mengatasi penularan wabah Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Besarnya potongan gaji setiap anggota sebesar Rp.10jt/bulan. “Sehingga kontribusi minimal FPKS Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 100jt/bulan dan potongan ini berlaku sampai wabah Corona berakhir,” terang Budiyanto kepada wartawan, Sabtu (28/03/2020) pagi.

Adapun potongan gaji anggota dewan tersebut akan diberikan kepada Tim Satgas Corona pimpinan Ustad Sumarsono yang ditunjuk DPD PKS Kabupaten Bekasi.

“Ini merupakan langkah kecil yang dilakukan Fraksi PKS Kabupaten Bekasi untuk ikut andil menyelamatkan anak bangsa dari wabah yang sangat berbahaya ini,” jelas Budiyanto.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Imam Hambali membenarkan adanya pemotongan gaji anggota FPKS Kabupaten Bekasi selama menghadapi wabah Corona.

“Kami menindaklanjutinya dengan mengadakan Rapat Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi secara online dua hari kemarin (Kamis, 26 Maret 2020_red),” kata Imam Hambali.

Disepakati dalam rapat tersebut bahwa FPKS akan memprioritaskan pengadaan APD bagi para tenaga kesehatan yang berjibaku dalam kegiatan pengobatan pasien.

Imam berpendapat, para tenaga medis, dokter dan semua tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19 dan paling berpotensi tertular Covid-19.

“Bayangkan kalau mereka sakit semua. Siapa yang akan menangani atau merawat pasien?”, tanyanya.

Imam yang juga Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Bekasi ini menghimbau seluruh kader PKS Kabupaten Bekasi dan masyarakat luas untuk tetap di rumah, menggalakkan budaya hidup bersih dan melakukan kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara mandiri dengn penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah ibadah, membagikan masker dan membiasakan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

“Bantuan yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap ini jangan dianggap pameran dari PKS. Kami ini memberikan contoh langsung dan berharap semua pihak, semua anak bangsa, bahu-membahu berbuat sebisa yang dilakukan untuk menyelamatkan anak bangsa ini dari virus Corona”, pungkasnya. (Firman).

,

Akibat Corona, Presmian Pilkades Serentak 2020 Ditunda di Bekasi

LiputanToday.Com (Bekasi) – Akibat semakin merebaknya Corona (Covid-19) di Kabupaten Bekasi, Pemerintah daerah menunda penyelanggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Tahun 2020. Pelaksanaan pemungutan suara yang seyogyanya akan diselenggarakan pada tanggal 19 April mendatang terpaksa harus ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Penundaan pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus Covid-19 yang sedang merebak dikalangan masyarakat.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dalam pengarahan kepada 58 orang bakal calon Kepala Desa di Gedung Wibawa Mukti, Senin (23/03/2020) mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang gencar gencarnya menghadapi penyebaran Covid-19. Dibantu unsur TNI-POLRI, pihaknya terus bekerja keras dan berupaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Bekasi.

Dirinya mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa bisa menjadi salah satu celah penyebaran Covid-19, Dikarenakan menurutnya akan ada pengerahan massa yang jumlahnya tidak sedikit. Sementara Pemkab Bekasi sendiri sudah mengeluarkan surat edaran Bupati Bekasi tentang percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

“Karena pelaksanaan Pilkades salah satunya pasti mengumpulkan massa, jelas itu sangat berbahaya. Orang yang hadir sebagai hak pilih bisa saja mereka terpapar virus corona, maka alangkah lebih baiknya kita tunda dulu,” ungkapnya.

Eka juga menambahkan, pelaksanaan Pilkades akan dijadwalkan kembali setelah wabah virus covid-19 mereda. “Tidak mungkin pelaksanaan Pilkades akan kita lakukan pada tanggal 19 April, karena kondisi saat ini yang memang tidak memungkinkan. Kita harus menunggu perkembangan virus Covid-19 sampai bulan Mei,” ujarnya.

Selain itu, Eka menghimbau kepada Calon Kepala Desa (Cakades) agar tidak melakukan kampanye terbuka.

“Saya harap melalui pertemuan ini, Bapak dan Ibu sekalian nanti dalam rangka melaksanakan tahapan-tahapan Pilkades dilarang untuk mengeluarkan massa, dan mudah-mudahan dalam pemilihan Kepala Desa serentak ini dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan, pihaknya meminta agar para calon kepala desa (Cakades) tidak mengerahkan massa.

“Ini sesuai intruksi Bupati, hal ini demi mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus Corona, intinya kita berharap masyarakat sudah bisa mengerti jika kalau sudah diimbau, ya jangan dilakukan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hendra mengatakan Pihaknya mengimbau kepada para calon kades dan simpatisan untuk menjaga ketertiban. Selain itu, dirinya berharap tak ada pengerahan massa demi keamanan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Oleh karena itu kebijakan Bupati sangat mendukung bahwa tidak ada kampanye terbuka, dan akan direkomendasikan Pilkades ditunda sampai waktu yang aman dari virus corona,” katanya.

Perlu diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah melaksanakan tahapan Pilkades untuk 16 Desa yang tersebar di 11 Kecamatan dengan diikuti 58 Orang Calon Kepala Desa, terkait penundaan akibat Penyebaran Covid-19 Pemerintah Daerah tengah membuat Surat Edaran berkaitan dengan penundaan tahapan pelaksanaan Pilkades serentak 2020. (Firman).

,

Warga Resah, Developer GCC Antisipasi lakukan Normalisasi di Kali Besar Perumahan

LiputanToday.Com (Bekasi) – Warga perumahan Grand Cikarang City, Ds. Karang Raharja, Kec. Cikarang Utara, gerah lantaran seringnya terjadi banjir di setiap hujan deras terutama di blok A Sakura sampai blok I Sakura. Selasa (10/03/2020).

Lantaran sering banjir itu, air luapan kali besar sampai masuk ke dalam rumah warga perumahan tersebut, diperkirakan kali besar kali ulu dan kali kecilnya mengalami pendangkalan, sehingga air meluap ke perumahan Grand Cikarang City.

Akibat banjir tersebut warga perumahan Grand Cikarang city, dari Rw 027 S/d Rw 30 turut sepakat mengajukan surat permohonan ke pihak developer perum grand Cikarang City, agar dapat segera lakukan normalisasi kali besar karena terjadinya pendangkalan dan pembuatan tanggul penahan longsor sepanjang 1 km dari sekolah At – Thariq Bin Ziyad sampai dengan pintu air blok i.

Nurdin selaku perwakilan developer sigap dengan surat permohonan warga tersebut dan Menurunkan alat berat 1 unit kobelco ke lokasi kali besar kali ulu GCC untuk segera melakukan pengerukan akibat pendangkalan, dan turut juga sekaligus pembuatan tanggul begitu juga dengan danau di samping blok D dan kali kecil dari Lantana sampai Sakura blok i akan dilakukan normalisasi, (09/03).

“Target saya 1 Minggu sudah selesai normalisasi kali besar dari pesantren At – Tarik sampai Sakura blok i dan kali kecil dari blok Lantana sampai ujung blok Sakura, begitu juga danau di samping blok D akan dikeruk sekaligus pembuatan tanggul agar perumahan grand Cikarang City tidak banjir lagi”, ucapnya.

Dikesempatan yang sama, Agus salah satu Rt di blok D Sakura yang hadir dilokasi normalisasi itu turut angkat bicara, “Semoga dengan adanya normalisasi ini perumahan grand Cikarang City terutama di blok A Sakura sampai blok i Sakura tidak ada lagi banjir ketika musim hujan”. harapnya. (Firman/red).

,

Turnamen Semi Cup Bola Voli Putri di Perumahan Grand Cikarang City Dibuka Dewan Nyumarno Sambil Motong Tumpeng

LiputanToday.Com (BEKASI) – Turnamen Bola Voli Nyumarno Cup Putri 2020 yang pertama kali di buka dan di ikuti 9 tim putri dari beberapa wilayah Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.

Turnamen Bola Volly resmi dibuka langsung oleh Nyumarno sebagai Anggota DPRD dari PDIP Sambil pemotongan nasi tumpeng sebagi simbolisnya.

Acara yang dilaksanakan pada Minggu (23/02/2020) Siang, pada Pukul 11:30 WIB, bertempat di Lapangan Fasos, Blok C Lantana Jalan Nakula Satu RT69/RW26, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Acara turnamen bola volly Nyumarno cup putri 2020 yang pertama kalinya untuk kalangan ibu-ibu di GCC sangat meriah panitia Tirta Pratama, wargapun sangat mengapresiasi pertandingan ini dan sampai dihadiri oleh Nyumarno anggota DPRD sebagai tamu kehormatan dan hadirnya para tamu undangan dari RW/RT dan relawan Nyumarno Aji budiyanto dan kawan-kawan, begitu juga dengan warga sekitar yang berbondong-bondong ingin hadir dan menyaksikan pertandingan tersebut, dari hadiah pertandingan ini pun sangat menarik untuk para pemenangnya, Juara satu 1.000.000 plus trophy plus bola volly, Juara dua 750.000 plus trophy plus bola volly, Juara tiga 500.000 plus trophy plus bola voli.

Turnamen bola volly Nyumarno Cup 2020 putri, yang pertama diawali dengan pertandingan tim dari rengas bandung BWI vs BCL Dari perumahan Bumi citra lestari dari desa glonggong dengan scor 2-0 unggul BWI.

Nyumarno anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari partai PDIP turut Memaparkan saat membuka open turnamen.

“Awal nya kegitan ini dibentuk oleh ibu-ibu panitia Tirta Pratama di perumahan GCC, mereka datang kerumah saya untuk meminta dukungan saya agar dapat terselenggarakannya turnamen bola volly semi cup putri yang dadakan dengan waktu satu Minggu dan saya berikan apresiasi, saya sebagai wakil rakyat kebetulan perumahan Grand Cikarang City itu dapil saya. Jadi sewajarnya saya datang dan berikan dukungan pada mereka, yang terpenting dari pertandingan ini adalah untuk menjalin tali silaturahmi dan besar harapan saya agar timbul atlet baru dari ibu-ibu atau anak-anak kita Nantinya”.

Sambutan panitia volly tirta pratama sangat keren, luar biasa dalam waktu satu Minggu bisa jadi dan saya sangat berterimakasih. terangnya.

Selanjutnya, Wina Rianti, sebagai ketua panitia dari club volly tirta pratama turut sampaikan “Saya ucapkan banyak terimakasih untuk semua suportnya yang sudah ikut membantu dan ikut berpartisipasi dalam acara ini sampai berjalan dengan lancar”. Tutupnya. (Firman).

,

3 Pelaku Pemerasan di Tangkap Polisi Dengan Ancaman Kekerasan

LiputanToday.Com (Bekasi) – Kapolsek Bekasi Utara memimpin langsung konferensi pers didampingi Kabid Humas Humas Polres, AKP Erna di halaman kantor Polsek Bekasi Utara, Senin (13/01/2020), Pukul 14.00 WIB.

Dalam keterangannya Kapolsek Bekasi Utara, Kompol Chaled Thayib, menjelaskan, “Telah terjadi peristiwa Kasus Pemerasan dengan ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh AG, RR dan MY, pada Jum’at 10 Januari 2020 sekitar Pukul 15.30 WIB, di jalan raya depan lapangan Futsal, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Kronologis kejadian, Korban awalnya sedang berhenti di jalan raya di depan lapangan Futsal samping PT S, Kelurahan Harapan Jaya, kemudian datang 3 (tiga) orang pelaku menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menghampiri korban dan pelaku AG langsung memukuli korban dan pelaku MY mengatakan “AH LO NGAPAIN LIHATIN GW MAU GW TONJOKIN LO” dan pelaku AG langsung memukul korban dan meminta kunci sepeda motor korban dengan mengatakan “SINIIN KUNCI MOTOR KALAU GAK GW BACOKIN”, Sehingga korban merasa takut dan menyerahkan kunci berikut sepeda motor kepada pelaku AG.

Kemudian Pelaku langsung kabur membawa sepeda motor korban, selanjutnya Anggota Reskrim Polsek Bekasi Utara melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat pelaku memposting penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 nopol B 3861 KPF no rangka MH32BJ003EJ469609, no mesin 2BJ469702 di sosmed Facebook milik RR dengan area transaksi Jakarta pusat.

Kemudian anggota Reskrim Polsek Bekasi Utara bertransaksi dengan pelaku di depan gerbang pintu Monas Jakarta pusat dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor korban berikut STNK dan kunci kontak, Selanjutnya pelaku berikut barang bukti diamankan di Polsek Bekasi Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Tersangka AG, RR dan MY dapat diduga talah melakukan Pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP Pidana. (Firman).