, ,

Tanggapan Kritis Ketua GMBI Distrik Bekasi “Sikap Ketua DPRD Bekasi Sangat Membingungkan Publik”

LiputanToday.Com (Bekasi) – Sikap ketua DPRD Kabupaten Bekasi mendapat tanggapan kritis dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Kabupaten Bekasi, Jumat (31/07/2020), Lantaran Nunu menilai langkah tarik ulur, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha seharusnya membahas terlebih dahulu sebelum melakukan penandatangan berita acara.

“Sayangnya Ketua dewan harus mempunyai pendirian dalam sikap, Sebagai Kader Partai seharusnya selalu memberikan informasi kepada Partai, agar kami (pengurus partai-red) apabila terjadi kekisruhan kami bisa menyikapi dengan bijak.” ucap Boksu.

Lain halnya pandangan H. Rahmat Gunasin yang akrab disapa Boksu, Selaku Ketua LSM GMBI Distrik, Kabupaten Bekasi, Menilai bahwasanya Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Pimplan.

“Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Saya nilai Sangat Pimplan, Bagaimana tidak surat yang sudah disepakati di KEMENDAGRI saja ingin ditarik Kembali, dengan alasan Kondisi yang Kurang Sehat, Alasan yang tidak masuk akal, bukan” jelas Boksu, Sabtu, (01/08/2020).

Masih menurut Boksu, Bukan saya saja yang menyebut Ketua DPRD Pimplan, Sekelas Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi juga melalui pemberitaan Media Online Menyebut Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Pimplan, Yang jelas-jelas pimpinan partainya. Artinya tidak adanya hubungan harmonis didalam internal partai yang sangat disayangkan, Jika sekelas pimpinan partainya saja diabaikan dan tidak dihargai, sama saja tidak menghargai partainya. keluhnya.

“Saya selaku masyarakat Bekasi menilai sangat miris kalau saja pimpinan lembaga yang notabene sebagai Wakil Rakyat sudah melakukan tindakan dan sikap seperti itu, Bagaimana mau mewakili keinginan masyarakat Bekasi agar Sejahtera Kalau Ketua DPRD nya saja Pimplan, Jangan Kaya Anak-anak Dong,” ungkapnya kesal. (red).

, ,

DPC LKPK Angkat Bicara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tidak Konsistensional

LiputanToday.Com (Bekasi) – Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Bekasi Anwar Soleh yang biasa disapa bang Uban menanggapi kegaduhan yang beredar di masyarakat Bekasi, efek dari pencabutan atau pembatalan tanda tangan yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha. Saat disambangi di kantor LKPK yang berlokasi, Jln. Gatoto Subroto, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sabtu, (01/08/2020).

Dalam pernyataannya Ketua LKPK, “Mestinya Ketua DPRD Aria, tidak menandatangani BA Fasikitasi Kemendagri itu. Dengan tidak menandatangi BA, Artinya dia Mengamankan produk hukum Panlih Pilwabub. Dengan adanya dia tanda tangan, Berarti dia Bunuh diri. makanya kan langsung dicabut/dibatalkan”.

Seperti ada yang dipaksakan dan intervensi “Ada Apa dan Mengapa” jangan buat Masyarakat Bekasi Bingung dengan tata cara dan kerja wakil rakyat yang dinilai Plin Plan, tidak mencerminkan sosok wakil rakyat yang bersikap tegas dan berwibawa. tegas Uban.

Dalam hal ini tidak mungkin kita biarkan, LKPK secepatnya layangkan surat kepada DPP Partai Gerindra dan Majlis Kehormatan Partai, terhadap sikap dan Prilaku Kader Partai dan juga sebagai Ketua DPRD dari Partai Gerindra. Ini semua bertujuan demi menjaga marwah Partai Gerindra. Agar prahara dalam Pilwabup Bekasi segera usai. jelasnya. (Fir/red).

, ,

Ketua DPRD Kab. Bekasi Aria Nugraha Diduga Menyimpang ADRT Partai

LiputanToday.Com (Bekasi) – Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi Nugraha Hamdan yang akrab disapa Nunu kepada media menjelaskan di kediamannya, Jumat (31/07/2020), Saya tidak mengetahui apa pun yang dilakukan oleh Aria bahkan saya tahu infonya dari media.

Ketua Nunu menyampaikan, “Sampai detik ini saya tidak ada telpon atau apa pun itu terkait hal tersebut mungkin saja itu kapasitas beliau (Aria-red) sebagai Ketua DPRD.” terangnya.

Pandangan Ketua Nunu terkait langkah tarik ulur Aria seharusnya membahas sebelum melakukan penandatangan berita acara, sangat di sayangkan saja langkah yang diambil aria, yang seharusnya bertahan dengan pendirian sebagai Ketua Dewan.

Ketua Nunu melanjutkan, “Seyogyanya Ketua Dewan seharusnya mempunyai pendirian dalam sikap, Karena pelaksanaan Pilwabup sudah sesuai dengan Tatib DPRD.”

Lanjutnya, “terakhir seharusnya Aria konsisten untuk tidak menandatangani berita acara tersebut, disisi lain saya memahami mungkin saja disaat itu situasional karena Aria sendiri disana sehingga Aria menandatangani nya.”

“Seharusnya sebagai Kader Partai selalu memberikan informasi kepada partai, Agar kami (Pengurus Partai-red) apabila terjadi ke kisruhan kami bisa menyikapi dengan bijak.” tutup Ketua Nunu. (Red).