, ,

Tahap II, Penyidik Gakkum KLHK Serahkan Pengusaha Sawmill ke Kejari Polman

LiputanToday.com (Polewali Mandar) – Masa New Normal ini Penyidik Gakkum KLHK telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kasus pengangkutan kayu illegal tersangka BS, pengusaha Sawmill kelas terbesar di Polewali Mandar kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.

Selanjutnya, kasus tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Polewali Mandar untuk proses persidangan. Rabu (5/8/2020).

Kepala Seksi Wilayah II Palu, Subagio, SH menambahkan, kami berharap dengan dilakukannya Tahap II ini maka kasusnya dapat segera dilimpahkan ke persidangan. Rencananya, tersangka BS akan ditahan di Polres Polman, mengingat di masa pandemi ini Rutan sedang tidak menerima tahanan baru.

Penyidik Gakkum KLHK mempersangkakan BS dalam kasus, mengangkut kayu hasil hutan tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Tersangka BS dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 atau Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp. 15 Milyar.

Kasus ini terungkap berawal dari kegiatan Operasi oleh Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan Seksi Wilayah II Palu di daerah menemukan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD 8452 DU (sesuai fisik) yang dikendarai oleh saudara BBS dan kernet saudara IAA melakukan pengangkutan kayu sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang.

Sementara, Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan, S.Pt, M.H mengatakan, ini merupakan suatu prestasi yang sangat baik dari Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi. Tim berhasil menangani kasus ini dimana saudara BS merupakan pengusaha Sawmill terbesar di Polewali Mandar.

“Keberhasilan dari kasus ini berkat kerja keras dari rekan-rekan Penyidik Gakkum KLHK beserta dengan pihak Ditreskrimsus Polda Sulbar, Kejati Sulbar, dan Kejari Polman, dan kami tidak berhenti untuk melakukan penindakan pelaku kejahatan seperti ini walaupun ditengah Pandemi Covid-19,” tegas Dodi.

, ,

Repatriasi 91 Satwa Endemik Indonesia Bentuk Konsistensi Pemerintah Selamatkan Kekayaan Kehati

LiputanToday.com (Bitung) -Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, bersama Walikota Bitung, Maximiliaan J. Lomban, Kepala Balai Gakkum Sulawesi dan Kepala BKSDA Sulut, Noel Layuk Allo menerima kembali pemulangan (Repratiasi) 91 individu satwa endemik Indonesia yang terdiri dari reptil, mamalia, dan aves (burung) yang diselundupkan ke Filipina. Kamis (30/7/2020).

Tim penjemput repatriasi melaporkan kepada Dirjen Penegakan Hukum dan Walikota Bitung di Pelabuhan Bitung bahwa satwa-satwa tersebut diberangkatkan dari Davao Filipina 27 Juli 2020 pukul 19.00 waktu Davao dan tiba di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, 30 Juli 2020 pukul 06.00 WITA.

Satwa tersebut akan diobservasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Bitung, sampai siap untuk dilepasliarkan kembali ke alam. Selanjutnya Dirjen Gakkum dan Walikota Bitung meninjau Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki untuk proses pemulihan sebelum dilepasliarkan ke habitat alaminya.

Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa inisiasi repatriasi dilakukan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Ditjen KSDAE KLHK, Indra Exploitasia Semiawan, yang juga Management Authority (MA) CITES Indonesia. Berawal saat dia menerima informasi dari MA CITES Filipina tentang adanya satwa yang disita pada tanggal 8 April 2019 dan perlu konfirmasi asal satwa. Hasil identifikasi jenis satwa asal-usul satwa tersebut dari Indonesia wilayah timur antara lain walabi, kasuari dan julang papua.

Kemudian repatriasi dapat dilakukan menindaklanjuti Putusan Pengadilan Matic City dimana pada tanggal 14 Oktober 2019 telah memerintahkan Pemerintah Filipina untuk mengembalikan 134 satwa yang masih hidup kepada Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Article VII of the Convention dan Resolusi CITES Conf. 17.8., dan setelah pertemuan bilateral antara MA CITES Indonesia dengan MA CITES Filipina, kedua pihak menyepakati untuk memulangkan satwa liar tersebut ke Indonesia.

Menindaklanjuti putusan pengadilan ini dilakukan langkah repatriasi satwa-satwa tersebut. Rasio Sani menambahkan bahwa keberhasilan repatriasi ini kerjasama banyak pihak seperti Ditjen KSDAE KLHK, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).

Repratriasi kali ini merupakan jumlah terbesar yang berhasil dilakukan. Rasio Sani menambahkan bahwa Repatriasi atau pengembalian 91 satwa ini menunjukkan bahwa komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan kehati Indonesia. Kami tidak akan berhenti mengejar pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa. Kejahatan perdangan satwa illegal ini merupakan kejahatan transnational melibatkan aktor linras negara. Untuk itu Berbagai kerja sama internasional kita lakukan, termasuk terkait dengan pemulangan satwa ini.”

Rasio Sani menegaskan bahwa pemerintah terus mempelajari berbagai modus operandi perdagangan illegal satwa ini. Termasuk terus memonitor perdagangan melalui online. Kami juga telah bekerjasama dengan berbagai negara untuk menghentikan kejahatan transnational seperti ini termasuk dengan pihak INTERPOL. Dalam beberapa tahun ini sudah lebih dari 300 kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa berhasil ditindak oleh KLHK. Ancaman pelaku kejahatan ini adalah pidana penjara 5 (lima) tahun, tegas Rasio Sani.

KLHK menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung upaya penyelamatan satwa ini, terutama kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per-satu, termasuk dengan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).

, ,

Penyidik Gakkum KLHK Tangkap Pelaku Perusakan Kawasan Konservasi SM Ko’mara

LiputanToday.Com (Makassar) – Penyidik KLHK Balai Pengamanan dan Penegakan hukum LHK Wilayah Sulawesi bersama Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan, setelah 4 bulan secara meraton melakukan pencarian terhadap pelaku, dan akhirnya penyidik KLHK berhasil menangkap inisial BN pada Senin, 21 Juli 2020. Pelaku selalu berpindah pindah tempat sejak kasus ini naik ketingkat penyidikan. Kamis, (23/07/2020).

Tersangka BN bersama pelaku lain yang melarikan diri telah melakukan kejahatan yang dilarang yakni melakukan perubahan terhadap keutuhan Kawasan suaka alam dengan melakukan pengurangan dan menghilangankan fungsi serta jenis tumbuhan hingga ke dalam kawasan hutan Produksi dengan menggunakan alat berat untuk membuat jalan sepanjang 1,6 km didalam Kawasan hutan tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang di Desa Barugaya, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada bulan Maret 2020 lalu.

“Tersangka BN dikenakan Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan atau melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam kawasan Suaka Margasatwa Komara dan Hutan Produksi di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkap Muhammad Amin Kepala Seksi I.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan, kegiatan yang dilakukan pelaku dengan membuat jalan di dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Komara dan di Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dapat merubah keutuhan kawsan Suaka Margasatwa Ko’mara Kabupaten Takalar.

“Merusak keanekaragaman hayati pada ekosistem dan keunikan jenis satwa yang terdapat dalam kawasan suaka margasatwa Ko’mara bakal mengancam kelangsungan hidup habitat Macaca Maura sebagai Satwa Endemik Kawasan Suaka Marga Satwa Komara,” jelasnya.

Selanjutnya Dodi menerangkan, fungsi Hidrologi sebagai Daerah Tangkapan air hujan, Daerah aliran Sungai Pamukulu Kabupaten Takalar, yang apabila rusak dapat mengakibatkan banjir bandang disekitar alur sungai Pamukulu sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan tanpa Izin di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Komara.

“Tertangkapnya tersangka BN diharapakan penyidik dapat mengungkap siapa yang terlibat dalam kasus ini, dan segera melimpahkan berkas perkara ini ke Kejakasaan Tinggi Sulawesi, agar dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelakunya,” pungkasnya. (red).

, ,

Kasus Perusakan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai Batam: Z Komisaris PT. PMB Segera Disidangkan

LiputanToday.Com (Kepri) – Komisaris PT. Prima Makmur Batam (PMB) – tersangka kasus perambahan dan perusakan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Kelurahan Batu Besar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan barang bukti, untuk bisa segera disidangkan. Kamis (18/06/2020).

Penyidik Gakkum KLHK dengan dikawal Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dan didampingi jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung, menyerahkan tersangka Z dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kota Batam.

Terkait dengan kasus ini, Yazid Nurhuda Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, mengatakan, “Tersangka Z melanggar Pasal 98 Ayat 1 Jo. Pasal 116 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah terbukti dan meyakinkan, kegiatan PT PMB merusak lingkungan kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, untuk dijadikan lahan perumahan”. Tersangka Z terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar, tambah Yazid.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menegaskan Sdr Z harus dihukum seberat-beratnya. Ribuan kavling lahan perumahan di kawasan hutan lindung ini telah dijual secara illegal oleh PT. PMB. Lingkungan di lokasi ini telah rusak berat. Kejahatan yang dilakukan Z ini sangat merugikan Masyarakat dan Negara.

Rasio menambahkan kami tidak akan berhenti di Z. Kami akan terus mengembangkan kasus ini mengejar para pelaku lainnya. Saat ini Saudari R ( 43 tahun) Direktur PT. PMB yang bertempat tinggal di jl. Pandan laut No. 19 Batam perumahan Bida Asri II Blog G.5 No. 01 Batam telah kami panggil sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali namun sampai saat ini belum memenuhi panggilan tanpa keterangan, sehingga kedepan akan dilakukan pencarian dan upaya paksa untuk di hadapkan ke penyidik KLHK. Kami akan terus mengejar meminta pertanggungjawaban atas kejahatan serius yang dilakukan oleh Z maupun pelaku lainnya. Mereka ini harus dihukum penjara dan denda seberat-beratnya, serta keuntungan yang mereka dapatkan dari kejahatan ini harus dirampas untuk negara, pungkas Rasio Sani.

Kasus perusakan hutan lindung ini berawal dari pengaduan masyarakat terkait penggunaan secara illegal kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, di Kota Batam, untuk kawasan perumahan. Perusakan kawasan hutan lindung ini mendapat perhatian Komisi IV DPR RI.

“Bulan Februari 2020, Ketua Komisi IV DPR, Bapak Sudin dan anggota Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Bapak Rasio Ridho Sani mengecek kondisi lokasi yang dilaporkan. Saat kunjungan tersebut, ditemukan kegiatan membuka lahan hutan untuk dijadikan kavling perumahan menggunakan alat berat. Dilokasi tersebut kemudian Tim menangkap Sdr. Z,” kata Yazid melanjutkan.

Dalam penindakan tersebut, penyidik KLHK mengamankan tersangka dan barang bukti berupa 8 dump truck, 1 buldozer, dan 3 excavator di lokasi. Setelah ditangkap di Batam, tersangka Z dibawa ke Jakarta dan ditahan di Rutan Kelas 1A, di Salemba, untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut, tutup Yazid.

, ,

Cegah Penyebaran Wabah Corona, Dirjen Gakkum LHK Berikan Arahan Melalui Video Confrence

LiputanToday.com (Makassar) – Mencegah meluasnya penyebaran wabah COVID-19 di wilayah tanah air Indonesia, Ditjen Gakkum KLH Jakarta menggelar rapat daring melalui sarana video conference (vidcon). Jumat, 3 April 2020.

Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani tetap berada di Jakarta, sementara seluruh Balai Gakkum serta Seksi Wilayah tetap di tempatnya masing-masing, tidak perlu hadir ke Jakarta, cukup di kantor maupun di rumah berkomunikasi melalui sarana teknologi aplikasi zoom meeting.

“Pekerjaan Gakkum KLHK lima tahun ini banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Hal ini akan terus kita tingkatkan sebagai institusi pengamanan lingkungan, kawasan hutan dan lahan dapat terus berlanjut lebih baik lagi,” kata Dirjen Gakkum.

Menurut Rasio Ridho Sani, rapat memanfaatkan video conference ini untuk menerapkan instruksi jaga jarak (social distancing) dari pemerintah.

Dirjen GAKKUM LHK Rasio Rido Sani memberikan arahan kepada seluruh jajaran dan staf GAKKUM LHK di seluruh Indonesia melalui media video conference, hampir sekitar 500 viewer jajaran dan staf GAKKUM LHK di pusat dan daerah mengikuti arahan serta berkomunikasi dua arah melalui video conference.

Dirjen GAKKUM LHK mengajak seluruh jajarannya untuk tetap bekerja dengan terobosan, ide, gagasan dan inovasi untuk mencapai target dan sasaran GAKKUM LHK ditengah-tengah kondisi bangsa yang menghadapi wabah pandemic Covid-19.

Selain itu, Dirjen GAKKUM LHK menyampaikan arahannya dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 memutus mata rantai penyebaran penyakit corona secara khusus dilingkup kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, keluarga dan masyarakat.

Dirjen Gakkum KLHK mengingatkan, agar semua bekerjasama guna mencegah penyebaran Covid-19 dapat optimal. Kita tidak dapat menangani tantangan yang komplek ini sendirian. Butuh kesadaran bersama. “Saling menguatkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jaga diri kita, jaga lingkungan kita,” jelasnya.

Lebih lanjut diucapkan Rasio Ridho Sani, saat ini kita menghadapi tantangan dalam sebuah situasi dan kondisi wabah pandemi Covid-19. Sebelumnya kita belum pernah menghadapi situasi seperti ini, ini tentu sebuah tantangan bagaimana bekerja ditengah pandemi ini.

Melalui pencegahan darurat pandemi Covid-19, Dirjen Gakkum Rasio Sani menyebutkan, beberapa peraturan terkait pencegahan, penyebaran COVID-19 telah dikeluarkan oleh Presiden, MENPAN RB, Menteri LHK, Sekjen KLHK dan Dirjen GAKKUM.

Arahan Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani selanjutnya, agar seluruh pegawai Gakkum, melakukan Work From Home (WFH) terutama bagi pegawai yang rentan terpapar COVID-19. “Lakukan sistem piket seoptimal mungkin,” singkatnya.

“Kemudian menyiapkan sarana untuk petugas piket, antaranya, masker, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan di ruang kerja, dan makanan penambah daya tahan tubuh,” ujarnya lanjut.

Dirjen Gakkum menyampaikan, agar pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknik (menggunakan narasumber) atau berbagai proses penegakan hukum menggunakan videoconference atau sistem e-learning.

“Kedepan terdapat beberapa perbaikan yang akan dikembangkan Gakkum KLHK, misalnya e-ND dan e-Surat, mekanisme pengumpulan data yang Lebih update. Tunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap update data. Data yang perlu di-update setiap minggu,” tegas Dirjen Gakkum.

Dijelaskan, terkait COVID-19, dikatakan Rasio Ridho Sani agar menyelesaikan database di beberapa unit, kemudian berkoordinasi dengan Opsroom dan lakukan sosialisasi dengan Balai/Seksi.

“Mengabarkan kegiatan Gakkum kepada masyarakat umum bahwa penegakan hukum tetap dilakukan dengan membuat pers release, infografis, video youtube, meme dan lain-lain. Bahan-bahan release tersebut dikomunikasikan dengan Setditjen dan Humas. Setiap Seksi mempunyai link dengan media lokal. Tunjuk beberapa petugas yang didedikasikan untuk kehumasan,” tandas Rasio Sani.

Dirjen Gakkum juga menghimbau agar seluruh staf GAKKUM terus bekerja baik WFO dan WFH. staf WFO, agar selalu menjaga Physical Distance 1-2 meter, staf yang sakit selalu melaporkan kondisinya, jangan lakukan piket kalau belum sehat.

“Setiap hari masing-masing unit kerja eselon 2 dan UPT wajib menyampaikan laporan kondisi kesehatan staf dan keluarganya ke bagian kepegawaian,” terangnya.

Rasio Ridho Sani menyampaikan, tidak melakukan perjalanan dinas (terutama dari daerah zona merah COVID-19), perjalanan dinas apabila mendesak saja, selalu lakukan langkah-langkah preventif

Ditengah wabah virus corona, Dirjen Gakkum KLHK mendorong penggunaan zoom meeting untuk teleconrence, pemanfaatan teknologi ini sangat membantu kita tetap bekerja dan melayani masyarakat.

“Situasi seperti ini tetap optimis dan lebih tangguh lagi. Selalu menerapkan nilai integritas, profesional, peduli, responsif, inovatif,” sebutnya.

“Diharapkan melakukan upaya-upaya nilai-nilai landasan kinerja Gakkum KLHK yang lebih baik lagi untuk 5 tahun kedepan,” kunci Rasio Ridho Sani.

Terpisah, Kepala Balai Gakkum Sulawesi, Dodi Kurniawan, S.Pt.,MH, Kepala Sub Tata Usaha, Acmad Yusuf Arif, SH.,MH dan para Kepala Seksi Wilayah I, II dan III beserta seluruh personil Gakkum Sulawesi begitu serius menyimak arahan Dirjen Gakkum KLHK di tengah wabah virus pandemi Covid-19.

, ,

Gakkum Wilayah Sumatera KLHK Ungkap serta Kejar Cukong Peredaran ilegal Logging di Sumsel dan Jambi

LiputanToday.Com (Palembang) – Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap jaringan penebang liar (illegal logging) di Sumatera Selatan dan Jambi.

Dari operasi itu, tujuh pelaku dan berikut sembilan truk berisi kayu ilegal diamankan. “Kami akan melanjutkan proses penyidikan dengan target menjerat cukong kayu ilegal. Tujuh pelaku lapangan yang sudah diamankan ini menjadi pintu masuk untuk menjerat para pemodal,” ungkap Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Eduward Hutapea. Senin (16/3/2020).

Pengungkapan berawal dari operasi pengamanan peredaran kayu ilegal yang berasal dari kawasan hutan di Sumsel dan Jambi. Kayu yang disita petugas diduga berasal dari Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan produksi di sekitarnya, Keberadaan Kayu-kayu ini rencananya dibawa ke Jakarta.

“Pada operasi pertama, tim menyita 2 truk Fuso berisi 70 kubik di Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Jumat (13/3/2020).

Dari sana, tim bergerak menuju ke CV SP yang beroperasi di Desa Batu Gajah, Musi Rawas Utara, Sumsel. Tim menahan 4 orang, sopir dan kernet truk. Termasuk juga truk berisi kayu dan selanjutnya 4 orang tersebut diamankan ke Kantor Seksi Wiayah III, Balai Gakkum Wilayah Sumatera,” tegas Eduward.

Dua hari berselang, tim KLHK kembali menggelar operasi senyap mengamankan 7 truk berisi kayu ilegal di Tebo, Jambi. Termasuk menyergap 2 truk fuso berisi kayu ilegal milik CV WGL yang diangkut dengan tujuan Jawa Tengah.

Selanjutnya truk diamankan di Mako SPORC Brigade Harimau di wilayah Jambi. Tim menduga kayu itu berasal dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan hutan-hutan produksi di sekitarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sopir truk, tim mengetahui lokasi CV WGL. Di lokasi tersebut, tim menemukan 5 truk fuso yang siap mengangkut kayu ilegal berupa kayu gelondongan, kayu olahan berbagai ukuran, balok kaleng dan 2 mesin pemotong kayu (badsaw).

“Selanjutnya tim kami menyegel kawasan CV WGL. Sedangkan penanggung jawab CV WGL berinisial E melarikan diri. Kami menduga E adalah pemilik CV WGL, salah satu cukong kayu di Kabupaten Muratara,” ujar Eduward.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho mangatakan pelaku peredaran kayu ilegal seperti ini, harus dihukum seberat-beratnya. Sebab, para pelaku sudah merusak hutan-hutan dan merugikan negara.

“Mereka sudah merusak lingkungan hidup sama merugikan negara, juga masyarakat. Harus ada efek jera, KLHK juga tidak akan berhenti menindak para pelaku kejahatan lingkungan seperti ini,” kata Rasio Ridho.

Untuk para pelaku perseorangan akan didakwakan melanggar UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Mereka juga akan didakwa melanggar Pasal 19 Huruf f dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH) Ditjen Gakkum LHK, Sustyo Iriyono menyampaikan pihaknya telah mengantongi beberapa cukong pemain kayu ilegal di Kabupaten Muratara, Provinsi Sumsel dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

“Kami akan terus mengatur strategi menindak mereka,” tutup Sustyo.

,

Awan Duka Selimuti KLHK, 6 Rimbawan Terbaiknya Gugur Dalam Tugas Negara

LiputanToday.Com (Jakarta) – Awan duka kembali menyelimuti Keluarga besar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dimana musibah ini memeringatkan untuk selalu mengingat Allah SWT kapanpun, dimanapun bertugas.

Kecelakaan yang menewaskan sedikitnya enam orang terjadi di Sungai Sebangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah “Bumi Tambun Bungai” pada Senin (9/3/2020), saat perahu rombongan Paspampres tertabrak dengan perahu milik Taman Nasional Sebangau sekitar pukul 12.00 waktu setempat.

MenLHK Siti Nurbaya Bakar, langsung menghimbau kepada seluruh jajarannya, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK diseluruh Indonesia, untuk melakukan pengibaran bendera setengah tiang selama tiga hari berturut-turut pada, Selasa-Kamis, 10-12 Maret 2020, sebagai tanda berkabung atas gugurnya para staf dalam melaksanakan tugas.

“Innalihai wainailaihi rojiun. Saya mendapatkan kabar duka terjadi insiden kecelakaan speedboat di Sungai Taman Nasional Sebangau, Palangka Raya. Saya terus mengikuti perkembangannya dan minta terus diperbaharui informasi lapangan pada kesempatan pertama, dan mari kita doakan agar proses evakuasi berjalan dengan lancar,” tulis Siti Nurbaya melalui laman akun medsosnya.

Sebanyak 8 orang staf yang menjadi korban dalam musibah Taman Nasional Sebangau. Enam orang korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan dua orang korban lainnya sedang dalam perawatan di rumah sakit.

Selain itu, ikut menjadi korban dalam musibah tersebut Dandim Kuala Kapuas Letkol Bambang Kristianto Bawono.

Enam orang Rimbawan TN Sebangau (KLHK) yang wafat, masing-masing atas nama: Abdi Darmansyah, Ibnu Yudistira Hendrawan, Mutiara, Tias Nofianti, satu orang istri Polhut atas nama Umroatus Sholikhah, dan satu orang Manggala Agni atas nama Mansyah.

Jenazah telah diambil dari rumah sakit oleh masing-masing keluarga untuk dimakamkan di Kota Palangkaraya dan di Kabupaten Kapuas serta kabupaten Katingan. Sedangkan, satu jenazah rencananya akan dijemput keluarga untuk dimakamkan di Jawa Tengah. Untuk dua orang korban lainnya yang saat ini masih dalam perawatan atas nama Yuliansi dan Selfia.

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, langsung melayangkan Surat Edaran menghimbau kepada seluruh jajaran satuan kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan UPT Lingkung Kementerian LHK seluruh Indonesia untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang di halaman kantor instansi masing-masing. (Red/Hms).

,

Peresmian Sistem Informasi Media Center Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

LiputanToday.Com (Jakarta) – Menteri LHK Siti Nurbaya, bersama Ketua Komisi IV DPR-RI dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, didampingi Wakil Menteri LHK, meresmikan penggunaan Ruang Sistem Informasi (Media Center) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL). Rabu (26/2).

Ruang Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki fungsi utama yaitu ruang pameran (display) terhadap berbagai aktifitas dan capaian kinerja kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan pemantauan kualitas lingkungan yaitu: (1) Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Sungai secara real time (ONLIMO); (2) Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING); (3) Kualitas Udara Ambien (ISPU, Indeks Standar Polutan Udara) dan secara real time (AQMS, Air Quality Monitoring System); (4) Sistem Pemantauan Emisi Industri Secara Otomatis, Kontinyu dan Terintegrasi (SISPEK); (5) Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan Gambut, di berbagai lokasi seluruh Indonesia (SiMATAG-0.4m, Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut); (6) Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT); (7) Sistem Informasi Kualitas Air Laut (SIKAL); dan (8) Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).

Data yang disajikan kepada masyarakat melalui sistem informasi pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari inovasi, penggunaan teknologi, keterbukaan/transparansi dan akuntabilitas kinerja KLHK.

Sistem informasi ini diharapkan menjadi fasilitas yang lebih cepat, terintegrasi, real time, dapat dipercaya dan bertanggungjawab, sehingga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan, serta peringatan dini di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Peresmian Ruang Sistem Informasi PPKL maupun sistem informasi pendukungnnya, diharapkan akan mendorong peningkatan berbagai upaya penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah maupun secara Nasional. (Red/Sub).

, ,

Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Tangkap 5 Penambang Emas Tanpa Izin

LiputanTODAY. Com (KOTAMOBAGU) – Tim Gabungan dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Seksi Wilayah III Manado Balai Gakkum Wilayah Sulawesi, Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, dan Satuan Brimob Batalyon B Inuai, menangkap 5 penambang emas tanpa izin di dalam kawasan TN Bogani Nani Wartabone, dan menyita satu excavator Hyundai, pada Jumat (21/02/2020) lalu.

“Penambangan emas tanpa izin itu dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kata Supriyanto,” Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone.

Sementara Dodi Kurniawan, Kepala Balai Gakkum Sulawesi menambahkan, kami berkomitmen terus mengupayakan pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan. Senin (24/02/2020).

Kepala Balai Gakkum Sulawesi menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penuntut PNS Balai Gakkum Wilayah Sulawesi menetapkan HA (37) dan SM (38) sebagai tersangka kegiatan penambangan emas tanpa izin di kawasan TN Bogani Nani Wartabone. Kedua tersangka ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas II B, Kota Kotamobagu. Barang bukti untuk sementara diamankan di Kantor Balai TN Bogani Nani Wartabone.

“Penangkapan ini bermula dari laporan hasil kegiatan patroli Resort Based Management Balai TN Bogani Nani Wartabone yaitu adanya kegiatan tambang emas tanpa izin di Potolo, Desa Tanoyan Selatan. Tim Gabungan SPORC, Polisi Kehutanan Balai TN Bogani Nani Wartabone, dan Satuan Brimob Batalyon B Unuai, menindaklanjuti informasi itu dengan penangkapan,” terangnya.

Selanjutnya, Dodi menjelaskan, kedua tersangka dijerat Pasal 89 Ayat 1 Jo. Pasal 17 Ayat 1 Huruf a dan b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp 10 miliar.(Red/Hms/Sub).

, ,

104 Siswa SMKKN Makassar PKL di 14 Perusahaan dan 1 Instansi Pemerintah Kalimantan

LiputanToday.Com (SUDIANG) – Seluruh siswa-siswi kelas XI diberangkatkan menuju Kalimantan dalam rangka Praktik Kerja Lapangan (PKL). Minggu, (23/02/2020).

Pemberangkatan berlangsung 2 tahap menggunakan jalur udara dan darat, dimana untuk 36 siswa kelas XI TKSDH menuju Taman Nasional Kutai Provinsi Kalimantan Timur didampingi Wakasek Kesiswaan Muh. Ilyas, S.Hut, MP., dan Agus Salim. Dan untuk kelas XI TIPH 35 orang dan TRRH 33 orang menuju HPH dan HTI di Kalimantan Tengah didampingi oleh Kepala Sekolah Hariyono, S.Pd., Rr. Dian Pristia dan Muh. Nur Mugaffar.

Total siswa kelas XI yang ikut PKL sebanyak 104 orang didominasi laki-laki 82 orang dan perempuan 22 orang. Siswa puteri tersebar di 3 kelas, yaitu :

8 Orang kelas TIPH (Teknik inventarisasi dan pemetaan hutan), 8 orang kelas TKSDH (Teknik konservasi sumber daya hutan) dan 6 orang di kelas TRRH (Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi hutan).

Praktek Kerja Lapang (PKL) selama 2 bulan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu, Dasar PKL Kelas XI TKSDH di Kalimantan Timur adalah MoU 2 belah pihak antara SMK Kehutanan Negeri Makassar dengan Balai Taman Nasional Kutai Provinsi Kalimantan Timur.

Sedang untuk kelas XI TIPH dilakukan di 9 perusahaan HPH Hutan Alam yakni PT. Wana Inti Kahuripan Intiga, PT. Hutanindo Lestariraya Timber, PT. Hutan Mulya, PT. Graha Sentosa Permai, PT. Bumimas Permata Abadi, PT. Bina Multi Alam Lestari, PT. Amprah Mitra Jaya, PT. Central Kalimantan Abadi dan PT. Gaung Satya Graha.

Dan untuk kelas XI TRRH dilakukan di 5 Perusahaan HTI yakni PT. Taiyong Engreen, PT. Korintiga Hutani, PT. Industrial Forest Plantation, PT. Bukit Beringin Makmur dan PT. Perintis Adiwana. Dimana dasar PKL di Kalimantan Tengah adalah MoU 3 pihak yakni SMK Kehutanan Negeri Makassar, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah dan APHI Kalimantan Tengah.

Semoga PKL berlangsung sukses, dan bermanfaat untuk peserta didik sehingga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja. Untuk mencetak rimbawan yang unggul untuk Indonesia Maju. (Red/Sub/Ira).